YPPS AKAN SEGERA LUNCURKAN PROGRAM BUILDING RESILIENCE

Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) di Flores Timur akan segera meluncurkan program barunya. Program baru ini untuk mefasilitasi penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah daerah dan para pihak untuk pengurangan resiko bencana.

Program kerja sama dengan Oxfam GB ini akan berlangsung selama tiga tahun ke depan, dimulai tahun 2009. Lokasi belajar mengambil tempat di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka. Karena itu, YPPS selaku penanggungjawab program ini telah mempersiapkan tim program di Maumere yang akan ditangani langsung oleh Wahana Tani mandiri kabupaten Sikka.

PEMBERDAYAAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI DAERAH ASAL

Yayasan TIFA (The Tifa Foundation) yang berkedudukan di Jakarta telah menandatangani kontrak kerja selama setahun dengan ANTARA (Australian-Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy) - kerja sama pembangunan pemerintah Indonesia dan Australi untuk pemberdayaan Buruh Migran Indonesia di daerah Asal. Program ini salah satu lokasinya di kawasan Nusa Tenggara untuk delapan bulan ke depan mulai Bulan Agustus 2009 di empat kabupaten, yakni Lombok Timur, Sumbawa, Kupang dan Flores Timur.

PERANG ATAWATUNG DENGAN LAMAU UNTUK PEREBUTAN SUMBER AIR

Perang kedua ini terjadi dipicu perebutan sumber air pada waktu penjajahan Belanda. Pada jaman Belanda sekitar 1930-an Belanda mengerahkan penduduk di sepanjang Ilie Ape untuk membangun sebuah jalan. Para pekerja ini melakukan penggalian tanah di sebelah kanan dan kiri (calon jalan) untuk menimbun tanah agar terbentuk struktur jalan. Pada para pekerja melakukan penggalian tanah di perbatasan Lamau, mereka merasakan keanehan. Tanah yang digali tidak keras, tetapi malah basah. Karena penasaran pekerja ini terus melanjutkan penggalian di lokasi ini.

PERANG SUKU LANGO URAN DENGAN LAMAU SEBAGAI AWAL ALIH KEPEMILIKAN LAHAN DESA LAMAU

Suatu pagi seperti hari-hari sebelumnya mereka pergi mengiris tuak bersama, setelah mengiris tuak timbul niatan Lewodawan untuk menunjukan kesaktiaanya kepada Lewodawan. Lewodawan setelah mengiris tuak berteriak kepada Lewotaka. “Lewotaka, lihat di sini ada seekor rusa!” Terlihatlah seekor rusa yang keluar dari segerombolan semak dibawah pohon tuak dimana Lewodawan mengambilnya.

Dalam hati Lewotaka ini kesempatan untuk menunjukkan kesaktiannya memanah kepada Lewodawan. Tanpa berfikir panjang mengeluarkan panah dan mengarahkan anak panah rusa. Panah meluncur kearah tepat menghujam jantung rusa dan rusa tergelatak mati. Melihat rusa tergeletak sekjap itu pula Lewotaka bergegas lari menghampirinya, namun setelah dekat alangkah terkejutnya Lewotaka setelah sampai dilokasi dimana rusa tadi berada, dengan melihat Lewodawan terbujur kaku tertembus busur panah tepat di jantungnya.

SEJENAK DENGAN DESA LAMAU, ILE APE, LEMBATA

Ceritera Pengamatan 24-26 MEI 2007

DISKRIPSI WILAYAH LAMAU
Desa Lamau merupakan salah satu desa dikecamatan Ile Ape, kabupaten Lembata. Wilayah ini merupakan dataran rendah yang menjorok kelaut. Sebelah barat berbatasan dengan desa Aulesa, sebelah timur berbatasan dengan Lamatokan, sebelah utara berbatasan dengan laut dan sebelah selatan berbatasan dengan gunung Ilie Ape. Desa ini dihuni 80 KK, dengan jumlah penduduk sekitar 200 jiwa. Tata ruang desa ini terbagi dalam 4 zona besar tangkapan air dilereng gunung Ilie, pemukiman, lahan pertanian dan pantai.

MODEL PHBM DIKUNJUNGI PETANI LUAR NTT

Siapa yang menduga jika model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat yang baru seumur jagung dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur itu mendapat perhatian untuk dikunjungi?

Adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang sejak 2006 memfasilitasi program Free Prior Informed Concent (FPIC) di tiga komunitas. Komunitas Kuntu di Kabupaten Kampar Propinsi Riau, komunitas Lusan di Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dan komunitas Lewolema di Kabupaten Flores Timur. Ketiga komunitas ini menjadi lokasiproyek pengembangan negosiasi pengelolaan hutan yang menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat sebagai yang utama.

LEBIH DEKAT DENGAN PHBM DI FLORES TIMUR

Melalui Dinas Kehutanan dan Perekebunan Kabupaten Flores Timur, dialokasikan dukungan melalui APBD untuk memfasilitasi Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat yang dikenal dengan PHBM. Di lapangan, program ini difasilitasi oleh sebuah forum yang beranggotakan para pihak baik pemerintah kabupaten, LSM, Petani, Masyarakat Adat dan mitra-mitra lainnya. Forum ini difasilitasi pembentukannya oleh Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) bekerja sama dengan Multi Forestry Program (MFP) DFID dan dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Flores Timur.

Risala Pembentukan Forum Kehutanan Multipihak Kab. Flores Timur, NTT

Peserta semiloka pembentukan

forum kehutanan multipihak

Tanggal 2 Oktober 2006 telah dibuka Semiloka Pembentukan Forum Kehutanan Multipihak di Kabupaten Flores Timur oleh Bapak Bupati Kabupaten Flores Timur, Drs. Simon Hayon dihadiri 45 orang peserta dari utusan masyarakat, LSM dan Instansi Pemerintah. Berdasarkan catatan panitya hingga hari terakhir lokakarya tanggal 3 Oktober, peserta yang hadir sebanyak 32 orang dari unsur Masyarakat Adat, tiga orang Kepala Desa dari Komunitas Baipito, utusan LSM anggota Tim Kerja Kehutanan Multipihak, utusan dinas-dinas terkait dan panitya. Proses Semiloka ini merupakan salah satu mandat Tim Kerja Kehutanan Multipihak Flores Timur yang dibentuk dalam sebuah Lokakarya tahun 2003 yang diselenggarakan Yayasan Pengkajian Pengembangan Sosial dan Forum Solidaritas Swadaya Masyarakat (FSSM) NTT. Dengan Semiloka 2-3 Oktober ini maka berakhirlah mandat Tim Kerja Kehutanan Multipihak.

Siaran Pers: Semiloka Pembentukan Forum Kehutanan Multipihak Kab. Flotim, NTT

Bupati Flores Timur Simon Hayon 

dan para peserta berfoto 

saat peresmian forum

PANITIA BERSAMA

SEMILOKA PEMBENTUKAN FORUM KEHUTANAN MULTIPIHAK
Sekretariat Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) Waibalun

SIARAN PERS
SEMILOKA PEMBENTUKAN FORUM KEHUTANAN MULTIPIHAK
KABUPATEN FLORES TIMUR
DI RIANGKEMIE 1-3 OKTOBER 2006

Tanggal 2 Oktober 2006 telah dibuka Semiloka Pembentukan Forum Kehutanan Multipihak di Kabupaten Flores Timur oleh Bapak Bupati Kabupaten Flores Timur, dihadiri 45 orang peserta dari utusan masyarakat, LSM dan Instansi Pemerintah. Berdasarkan catatan panitya hingga hari terakhir lokakarya tanggal 3 Oktober, peserta yang hadir sebanyak 32 orang dari unsur Masyarakat Adat, tiga orang Kepala Desa dari Komunitas Baipito, utusan LSM anggota Tim Kerja Kehutanan Multipihak, utusan dinas-dinas terkait dan panitya.

TRAFFICKING BUKAN MITOS

Hampir setiap minggu koran lokal di NTT, khususnya Pos Kupang di Kupang dan Flores Pos di Ende menyuguhkan berita-berita kasus ketenagakerjaan, khususnya buruh migrant. Seperti penggagalan pengiriman TKI/W di pelabuhan-pelabuhan (Maumere, Ende, Lewoleba dan Kupang). Juga kisah penipuan dan pemerasan tenaga kerja yang pulang ke kampung halaman.

Bahkan di depan pintu masuk rumah sendiri masih ditipu oleh para sopir dan calo penumpang bus. Bahkan daerah ini pernah heboh dengan kisah penganiayaan Nirmala Bonat asal NTT di Malaysia yang penegakkan hukumnya hingga kini belum jelas. Itu salah satu kasus yang berhasil mencuat. Apakah hanya satu kasus ini? Ataukah masih ada kasus serupa namun lolos dari perhatian?